Home » Materi Kuliah » Kepatuhan Perpajakan
Follow Us:
Font Size: AAAPrintBookmark

Kepatuhan Perpajakan

  • KEPATUHAN PERPAJAKAN
    Setiap tanggal 31 Maret menjadi suatu hari yang penting bagi jajaran Departemen Keuangan, khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak. Karena pada hari itulah dapat diketahui apakah rencana penerimaan yang berasal dari sektor pajak tercapai atau tidak. Untuk tahun anggaran 1991-1992 rencana penerimaan sebesar Rp. 17,4 triliyun bukan saja tercapai, bahkan melampaui. Diduga salah satu penyebab tercapainya rencana penerimaan tersebut adalah mulai timbulnya Kepatuhan Perpajakan para Wajib Pajak.

    Kepatuhan Perpajakan ini menjadi lebih penting lagi untuk tahun-tahun mendatang, karena pajak telah ditumpui harapan untuk menjadi tulang punggung pembangunan dalam pelita-pelita yang akan datang. Untuk tahun anggaran 1992-1993 saja direncanakan penerimaan dari sektor pajak akan berjumlah Rp. 23,3 triliyun. Suatu jumlah yang sangat menantang baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Mengingat hal itu, maka pajak telah menjadi isu dan tanggung jawab nasional, bukan saja tanggung jawab para ekonom, tetapi juga perlu melibatkan akhli-akhli ilmu sosial, para sosiolog dan psikolog; melibatkan sejak dari Prajogo Pangestu yang mempunyai perusahaan konglomerasi yang harus membayar berbagai jenis pajak, sampai kepada Mas Karyo di Gunung Kidul yang harus membayar PBB karena menerima manfaat dari sebidang kebun.
    ________________________________________
    Kepatuhan dan Kesadaran Perpajakan
    Secara kualitatif pengertian kesadaran pajak dianggap mempunyai nilai lebih daripada kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa terlalu memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul justru karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah seseorang wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadarannya ataukah dimotivasi oleh kepatuhannya. Di dalam literatur perpajakan lebih banyak dikenal kepatuhan perpajakan (tax compliance, voluntary tax compliance) daripada kesadaran perpajakan (tax consciouness). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    ________________________________________

    Dua macam kepatuhan
    Dikenal dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
    Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dah hakekat SPT PPh tersebut.
    Wajib pajak yang berperilaku sekedar memenuhi kepatuhan formal mempunyai peranan yang besar terhadap rendahnya coverage ratio (angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pajak yang terpungut dan jumlah potensi pajak mestinya dapat dipungut) pajak penghasilan di Indonesia yang menurut pengamatan sementara baru berkisar antara 35%. Sebaliknya wajib pajak yang berperilaku memenuhi kepatuhan materiil mempunyai peranan yang besar dalam mempertinggi coverage ratio.
    Kriteria kepatuhan
    Apakah yang menjadi kriteria atau tolok ukur bagi seorang wajib pajak sehingga disebut sebagai wajib pajak yang patuh.? Undang-undang perpajakan nasional memberi tolok ukur sendiri, yakni dengan adanya penerbitan surat pemberitaan (SPb.) SPb. adalah surat yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak yang mengkonfirmasikan bahwa jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak telah sama dengan jumlah pajak yang semestinya terhutang berdasarkan Undang-Undang pajak yang bersangkutan. Dalam penerbitan SPb., maka baik wajib pajak maupun fiskus masing-masing melakukan kewajibannya. Wajib pajak mengisi dengan benar SPT, dan menyampaikan pada waktunya. Fiskus melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menerbitkan SPb tersebut.
    Faktor yang menentukan kepatuhan
    Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (clarity) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan, (compliance cost) dan adanya panutan.
    ________________________________________

    Kejelasan
    Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi kalau terdapat ketidakpastian, dan ketidak berkesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tempat pembayaran PBB yang berubah-ubah yang mengakibatkan kebingungan wajib pajak (apakah PBB disetor di BRI, di kantor kelurahan atau pada petugas) seperti terjadi beberapa waktu yang lalu di salah satu kabupaten di Jawa Barat adalah salah satu contoh ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan perpajakan.
    Biaya kepatuhan
    Untuk mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai tax operating cost, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai administrative cost dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut compliance cost atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara pisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain fee untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya pisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.
    Sebagai ilustrasi, menurut laporan IFA (International Fiscal Association) dalam kongresnya tahun 1989 yang dilangsungkan di Rio de Janeiro, Brazil, biaya kepatuhan di Inggeris, Norwegia dan Swedia lebih besar jika dibandingkan dengan administrative cost dengan perbandingan sebagai berikut : di Inggeris 2,2 : 1, di Swedia 1,2 : 1 dan di Norwegia 2,5 : 1. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa besarnya tax operating cost di Inggeris tahun 1986-1987 adalah 4% dari total penerimaan pajak atau 1,5% dari GDP. Suatu angka yang pantasis. Di Indonesia belum ada hasil penelitian mengenai tax operating cost, khususnya mengenai compliance cost. Namun demikian jika prosentasi angka di Inggeris tersebut diaplikasikan pada rencana penerimaan tahun 1992-1993, maka akan ditemukan angka 4% x Rp. 23,3 triliyun = Rp. 932 milyard.
    ________________________________________

    Panutan
    Sistem panutan dan ?jor-joran? di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak ?terbesar? dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan. Contoh yang diberikan Presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret, ikut mendorong pimpinan Departemen, pimpinan perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Sebaliknya apabila pimpinan, bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum mempunyai NPWP akan merupakan panutan yang negatif bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
    Kesimpulan
    Penerimaan dari sektor pajak pada setiap tahun anggaran makin dituntut peranannya yang makin besar. Untuk mencapai hal ini maka perlu ditingkatkan rasa kepatuhan wajib pajak, dengan memperhatikan faktor penentu kepatuhan kepatuhan, yakni kejelasan peraturan, besarnya biaya kepatuhan dan adanya contoh dari pimpinan formal maupun internal. Keikutsertaan akhli-akhli ilmu sosial, sosiolog dan psikolog dalam membina perilaku kepatuhan materil akan sangat menunjang tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan penghargaan di bidang perpajakan seyogyanya adalah wajib pajak yang membayar pajak terbesar berdasarkan SPb. Pengisian SPT di setiap Departemen (juga di BUMN, BUMS) oleh pimpinan Departemen seminggu atau sepuluh hari sebelum tanggal 31 Maret akan merupakan panutan yang baik bagi wajib pajak lainnya. (Safri Nurmantu, 1992, FISIP UI Depok).

    FacebookTwitterGoogle+EmailLinkedIn

    Baca juga:
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button